Dana Kartu Jakarta
Pintar Rawan Di-tilep
Indonesian Corruption Watch
(ICW) menemukan adanya penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak
memegang buku rekening dana KJP. Buku rekening dan PIN hanya diketahui guru dan
komite sekolah.
Peneliti ICW Bidang Monitoring Pelayanan Publik, Siti Juliantari, mengatakan hal itu tentu bermasalah karena seharusnya buku rekening dan PIN dipegang orang tua murid dan digunakan saat pencairan dana KJP.
"Ini memicu adanya pungli dari pihak tertentu karena mengetahui buku dan PIN rekening tersebut," kata dia, di Jakarta, Senin (31/3/2014).
Terlebih, lanjut Siti, tidak ada kejelasan mengenai waktu pencairan dana dari Pemprov DKI semakin memperbesar peluang penyalahgunaan dana KJP oleh oknum tertentu.
"Pencairan dana enggak jelas apa setiap tiga bulan, tanggal berapa. Kantidak ada sosialisasi mengenai itu," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Eni, menilai selain itu, siswa penerima KJP kesulitan menerima dana karena ruwetnya birokrasi.
"Kurang transparansi, tidak ada sosialisasi, dan informasi. Sulit dapat dana KJP itu, harus lewat RT, RW, kecamatan kemudian membeli materai. Itu pun tidak hanya sekali tetapi harus beberapa kali," jelasnya.
Peneliti ICW Bidang Monitoring Pelayanan Publik, Siti Juliantari, mengatakan hal itu tentu bermasalah karena seharusnya buku rekening dan PIN dipegang orang tua murid dan digunakan saat pencairan dana KJP.
"Ini memicu adanya pungli dari pihak tertentu karena mengetahui buku dan PIN rekening tersebut," kata dia, di Jakarta, Senin (31/3/2014).
Terlebih, lanjut Siti, tidak ada kejelasan mengenai waktu pencairan dana dari Pemprov DKI semakin memperbesar peluang penyalahgunaan dana KJP oleh oknum tertentu.
"Pencairan dana enggak jelas apa setiap tiga bulan, tanggal berapa. Kantidak ada sosialisasi mengenai itu," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Eni, menilai selain itu, siswa penerima KJP kesulitan menerima dana karena ruwetnya birokrasi.
"Kurang transparansi, tidak ada sosialisasi, dan informasi. Sulit dapat dana KJP itu, harus lewat RT, RW, kecamatan kemudian membeli materai. Itu pun tidak hanya sekali tetapi harus beberapa kali," jelasnya.
Anggota Koalisi
Pendidikan, Jimmy Paat, menilai program Kartu Jakarta Pintar (KJP)
yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berangkat dari asumsi yang
keliru. Pasalnya, data yang dipegang pemerintah berbeda dengan data di
lapangan.
"Mereka juga berasumsi guru-guru bisa membantu meningkatkan pendidikan, tapi asumsi itu salah karena kenyataannya di lapangan dana KJP dipotong sekolah. KJP berangkat dari asumsi yang keliru," kata Jimmy, di Cikini, Jakarta, Senin (31/3/2014).
Jimmy menjelaskan, KJP telah mereduksi seluruh kebutuhan pendidikan menjadi empat kebutuhan seperti transportasi sekolah, buku, seragam, juga tambahan makan minum.
"Ini juga salah asumsinya, karena kebutuhannya tidak hanya itu. Hampir Rp1 triliun anggaran KJP ini hanya terbuang karena program ini asumsinya keliru," jelas Jimmy.
Lebih lanjut, Jimmy mengharapkan, Pemprov DKI bisa segera membuatsistem pendidikan yang lebih baik lagi.
"Kami memang mendorong untuk membantu orang miskin mendapatkan akses pendidikan, tapi harus dipikirkan model dan bentuk program karena KJP salah arah," tukasnya. (trk)
"Mereka juga berasumsi guru-guru bisa membantu meningkatkan pendidikan, tapi asumsi itu salah karena kenyataannya di lapangan dana KJP dipotong sekolah. KJP berangkat dari asumsi yang keliru," kata Jimmy, di Cikini, Jakarta, Senin (31/3/2014).
Jimmy menjelaskan, KJP telah mereduksi seluruh kebutuhan pendidikan menjadi empat kebutuhan seperti transportasi sekolah, buku, seragam, juga tambahan makan minum.
"Ini juga salah asumsinya, karena kebutuhannya tidak hanya itu. Hampir Rp1 triliun anggaran KJP ini hanya terbuang karena program ini asumsinya keliru," jelas Jimmy.
Lebih lanjut, Jimmy mengharapkan, Pemprov DKI bisa segera membuatsistem pendidikan yang lebih baik lagi.
"Kami memang mendorong untuk membantu orang miskin mendapatkan akses pendidikan, tapi harus dipikirkan model dan bentuk program karena KJP salah arah," tukasnya. (trk)
SUMBER :
http://jakarta.okezone.com/
